Ekspos Ulang


Kampung Maribu:

Aliansi Masyarakat Kampung Maribu Peduli Pembangunan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Distrik Sentani Barat, Senin (26/9/16).“Kami meminta kepada bupati segera mencopot kepala kampung maribu dari jabatanya dan segera menunjuk karateker/PJS kepala Kampung Maribu,”kata Ronal Satto, Kordinator aksi.Dikatakan, mencermati dinamika kepemimpinan kepala Kampung Maribu yang sangat tidak efektif, maka pihaknya beserta seluruh lapisan masyarakat Kampung Maribu meminta pergantian kepala kampung. Hal tersebut disebabkan tidak adanya transparansi kepada masyarakat.“Karena kepala kampung tidak transparan kepada masyarakat, baik itu pertemuan untuk mufakat (Musrembang) maupun penyerahan dana ke pos-pos anggaran secara diam-diam,”ucapnya.Sementara itu, Kepala seksi pengawasan umum Orgenes Esauw S.IP mengatakan, ia mewakili Kadistrik Sentani Barat telah menerima aspirasi dari perwakilan masyarakat Maribu. Karena saat ini Bapak Distrik sedang ada di Kantor Bupati bersama Ondoafi Maribu untuk bertemu dengan Bupati. Setelah dari sini langsung naik kekantor bupati karena bapak distrik sudah menunggu diatas.“Saya mewakili kadistrik sentani barat dengan ini kami menerima aspirasi perwakilan dari masyarakat Kampung Maribu karena saat ini Kadistrik ada di Kantor Bupati,”katanya.Ditempat yang sama, Kapolsek Sentani Barat, Iptu Suparyono mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara masyarakat dan pihak kepolisian untuk melaporkan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut.“Yang penting pesan kami kepada bapak – bapak agar dalam menyampaikan suatu apspirasi dengan cara-cara yang baik dan ikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita.
Quastion?1. Apakah hanya Kepala Kampung yang bekerja seperti itu?2. Mengapa hanya kepala kampung yang disorot? di mana aparat yang lainnya?3. Apakah semua dana-dana Kampung dipegang oleh KADES?4. Apakah aksi ini didukung oleh semua warga atau hanya sebagian kelompok?5. Apakah aparat-aparat yang lain sudah bekerja dengan baik, adil dan jujur?Berikut ini adalah Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa:TUGAS dan WEWENANG

Kepala  Desa  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :
a. Memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
b.Mengajukan rancangan peraturan desa;
c.Menetapkan  peraturan  desa  yang  telah  mendapat persetujuan bersama BPD;
d. Menyusun  dan  mengajukan  rancangan  peraturan  desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
e.Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina perekonomian desa;
g.Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
h.Mewakili  desanya  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  dan dapat menunjuk kuasa hukum    untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
i.Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang- undangan.
KEWAJIBAN
a.memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila, melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  serta  mempertahankan  dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d.melaksanakan kehidupan demokrasi;
e.melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f.menjalin  hubungan  kerja  dengan  seluruh  mitra  kerja  pemerintahan desa;
g.menaati  dan  menegakkan  seluruh  peraturan  perundang-undangan;
h.menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  desa  yang baik;
i.melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j.         melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k.       mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
l.         mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m.    membina,  mengayomi  dan  melestarikan  nilai-nilai  sosial budaya dan adat istiadat;
n.      memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o.      mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  dan melestarikan lingkungan hidup;
Selain kewajiban Kepala Desa  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  kepada BPD,  serta  menginformasikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan desa kepada masyarakat.
LARANGAN
a.       menjadi pengurus partai politik;
b.      merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
c.       merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
d.      terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
e.      merugikan  kepentingan  umum, meresahkan  sekelompok masyarakat,  dan  mendiskriminasikan  warga    atau  golongan masyarakat lain;
f.        melakukan  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme,  menerima  uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.      menyalahgunakan wewenang; dan

h.      melanggar sumpah/janji jabatan.



Komentar

Postingan Populer