Ekspos Ulang

Kampung Maribu:
Aliansi Masyarakat Kampung Maribu Peduli Pembangunan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Distrik Sentani Barat, Senin (26/9/16).“Kami meminta kepada bupati segera mencopot kepala kampung maribu dari jabatanya dan segera menunjuk karateker/PJS kepala Kampung Maribu,”kata Ronal Satto, Kordinator aksi.Dikatakan, mencermati dinamika kepemimpinan kepala Kampung Maribu yang sangat tidak efektif, maka pihaknya beserta seluruh lapisan masyarakat Kampung Maribu meminta pergantian kepala kampung. Hal tersebut disebabkan tidak adanya transparansi kepada masyarakat.“Karena kepala kampung tidak transparan kepada masyarakat, baik itu pertemuan untuk mufakat (Musrembang) maupun penyerahan dana ke pos-pos anggaran secara diam-diam,”ucapnya.Sementara itu, Kepala seksi pengawasan umum Orgenes Esauw S.IP mengatakan, ia mewakili Kadistrik Sentani Barat telah menerima aspirasi dari perwakilan masyarakat Maribu. Karena saat ini Bapak Distrik sedang ada di Kantor Bupati bersama Ondoafi Maribu untuk bertemu dengan Bupati. Setelah dari sini langsung naik kekantor bupati karena bapak distrik sudah menunggu diatas.“Saya mewakili kadistrik sentani barat dengan ini kami menerima aspirasi perwakilan dari masyarakat Kampung Maribu karena saat ini Kadistrik ada di Kantor Bupati,”katanya.Ditempat yang sama, Kapolsek Sentani Barat, Iptu Suparyono mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara masyarakat dan pihak kepolisian untuk melaporkan kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut.“Yang penting pesan kami kepada bapak – bapak agar dalam menyampaikan suatu apspirasi dengan cara-cara yang baik dan ikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita.Quastion?1. Apakah hanya Kepala Kampung yang bekerja seperti itu?2. Mengapa hanya kepala kampung yang disorot? di mana aparat yang lainnya?3. Apakah semua dana-dana Kampung dipegang oleh KADES?4. Apakah aksi ini didukung oleh semua warga atau hanya sebagian kelompok?5. Apakah aparat-aparat yang lain sudah bekerja dengan baik, adil dan jujur?Berikut ini adalah Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa:TUGAS dan WEWENANG
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
b.Mengajukan rancangan peraturan desa;
c.Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
e.Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina perekonomian desa;
g.Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
h.Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
i.Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
KEWAJIBAN
a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d.melaksanakan kehidupan demokrasi;
e.melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f.menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g.menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
h.menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i.melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
LARANGAN
a. menjadi pengurus partai politik;
b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menyalahgunakan wewenang; dan


Komentar